WALHI Bali: Agenda Internasional di Bali Memberikan Dampak Negatif,Maraknya Tindakan Represif Perusakan Baliho Bali Tolak Reklamasi

INDONESIASATU.CO.ID:

DENPASAR- Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank Annual Meeting yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, tanggal 12-14 Oktober 2018. Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Diperkirakan 12.000- 15.000 orang menghadiri acara tersebut, mulai dari perwakilan pemerintah, swasta, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) dari banyak negara Menyikapi pertemuan IMF-WB Annual Meeting 2018.

Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam People's Summit memberikan keterangan pada awak media  terkait sikap mereka  hari Sabtu kemarin (6/10) di Denpasar Siaran pers yang diterima Journalist Indonesia Satu Bali dari Civil Society Organizations (CSOs) Indonesia dan global, yang tergabung dalam People's Summit  telah menggelar The People's Summit on Alternative Development  pada tanggal 8-10 Oktober 2018 kemarin di Sanur, Bali.

"Gagasan besar People's Summit ini adalah menuntut akuntabilitas Lembaga Keuangan Internasional khususnya Bank Dunia dan IMF," kata Hamong Santoso dari INFID . " IMF dan World Bank memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia. Hutang yang diberikan oleh Bank Dunia seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan" tegas Hamong Santoso yang juga Koordinator acara tersebut.

Hamong Santono juga menyampaikan pendapatnya tentang kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangtan agar penyelengaraan IMF-World Bank Annual Meetin benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia.  Menurutnya pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan IMF-WB untuk mendorong isu-su besar yang tidak mampu diselesaikan oleh Indonesia sendiri, semisal illicit financial flowdan asset recovery.

"Selama hampir 50 tahun WB- IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Lihat saja kasus pembangunan dam di Kedungombo, kebijakan WATSAL, maupun rekomendasi-rekomendasi IMF ke pemerintah Indonesia lewat rangkaian Lol (letter of Intent) masih memiliki dampak negatif sampai sekarang," ujar Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia.

"Agenda international di Bali ini memberikan dampak negative paling tidak terhadap dua hal. Pertama, marakanya tindakan represif berupa penghancuran baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014, ini tidak hanya terjadi di jalan-jalan protokol tapi bahkan juga di jalan- jalan desa yang tidak dilalui oleh delegasi WB-IMF", kata Suriadi Darmoko dari WALHI Bali. Yang kedua "Pertemuan internasional yang dilaksanakan di Bali semacam WB-IMFacapkali dijadikan kedok untuk percepatan proyek-proyek berskala besar. Proyek yang difasilitasi tersebut pada umumnya adalah proyek yang terindikasi melanggar aturan, seperti misalnya perluasan bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi", imbuhnya.

Andi Mutaqgin dari ELSAM, menyatakan bahwa Bank Dunia akan menerapkan kebijakan perlindungan (safeguards) yang sudah efektif 1 Oktober ini bernama ESP (Environmental Social Framework). Kebijakan baru ini berpotensi untuk menimbulkan praktik praktik pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan, karena kebijakan-kebijakan utang dan konsekuensi proyeknya akan mengikuti hukum nasional yang standarnya belum cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan lingkungan hidup.

Berkali-kali menuai kritik, tak membuat Bank Dunia mundur dari rencananya menerapkan sistem baru ini. “Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh di bawah standar safeguards Bank Dunia?” tanya Andi Sementara Ah Maftuchan, Direktur Perkumpulan Prakarsa  menyayangkan pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah, berlaku eksklusif. Seharusnya agenda dan prosesnya terbuka untuk publik. Lebih jauh Maftuch menyatakan The People's Summit akan memberikan ruang bagi CSOs untuk berdiskusi, memberikan kritik, dan saran secara lebih proporsional serta berbasis bukti.

 People Summit on Alternative Development dalam penyelerggaraannya mencoba merangkul sebanyak  mungkin suara yang merfleksikan pandangan tentang Bank Dunia/ IMF serta dampak aktivitasnya. Salah satu penyelenggara acara People Summit Mike dari Band Marjinal-Taring Babi juga secara keras mengkritisi utang.

"Pada hari ini kita harus menyadari bahwa utang hari ini adalah utang sejarah. Utang Ini adalah warisan penguasa yang hanya dinikmati oleh penguasa ke penguasa berikutnya saja namun rakyat yang harus membayar dan terbeban." kata Mike Marginal.

"Seharusnya negeri ini dapat membangun kesejahteraannya dari-untuk dan-oleh rakyat.  Kita harus berhenti gali lobank bikin utang,  lagi utang nambah lobank utang bertambah tak kurang-kurang rakyat lagi yang jad korban. Siapapun pemerintahnya, kalau watak dan praktiknya masih sama maka tidak akan ada perubahan” pungkasnya.(adi).

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita