Pasubaya Desa Adat Pakraman Kedonganan,Tolak Reklamasi Teluk Benoa

INDONESIASATU.CO.ID:

DENPASAR - Gerakan Massa For BALI dan Pasubaya Desa Adat Kedonganan, tolak Reklamasi Teluk Benoa 2018, kesekian kalinya akan kembali mengikuti  aksi damai di seputaran Renon Denpasar Sabtu (24/03/2018),

Aksi yang diikuti ribuan orang ini dikemas dalam bentuk budaya, akan dimeriahkan oleh Band Punk Reformasi, gerakan aksi ini telah memasuki tahun kelima.

Revo Prayogi.SH Tokoh Pemuda Desa Adat Kedonganan menyatakan bahwa rintangan banyak dihadapi oleh Gerakan For BALI diantaranya, perobekan baliho, pelarangan baju, pembatasan ekspresi pada ruang-ruang konser musik hingga upaya kriminalisasi terhadap aktifis yang menolak reklamasi. 

Gerakan For BALI terus melawan kebijakan Pemerintah serta berkomitmen memenangkan Teluk Benoa dari rezim penguasa dan pengusaha.

Lebih jauh Revo menjelaskan kepada wartawan Journalist Indonesia Satu.com , bahwa ia mengerahkan massanya untuk aksi pada hari Sabtu (24/03/2018) hal ini disebabkan karena Gubernur Bali selama menjabat tidak pernah mengirim surat kepada Presiden untuk bersikap bahwa warga menolak reklamasi Teluk Benoa.

“Warga Bali berharap Pemerintah Pusat yang berkompeten dibidangnya agar membatalkan Perpres Reklamasi Teluk Benoa.” tegas Revo Prayogi Korlap Baladika Kedonganan. Seperti biasanya Revo sebagai Korlap Balayuda Baladika Bali mengumpulkan massanya tepat di depan Hotel Water Mark Kedonganan-Badung-Bali, setelah di absen ratusan peserta demonstrasi Damai bergerak ke Lapangan Parkir Timur Bali bergabung dengan Massa For BALI seluruh Provinsi Bali dan menyuarakan tentang "Pembatalan Perpres No.51 Tahun 2014',serta melawan Kriminalisasi terhadap Aktifis For Bali, Menolak Reklamasi Teluk Benoa.

"Seluruh peserta Demonstrasi di wajibkan mengunakan Pakaian Adat Madya Bali, dan berkumpul tepat pukul 14.00.Wita di Renon." imbuhnya.

Mengapa Kami Menolak Reklamasi Teluk Benoa? Kronologinya adalah sebagai berikut,pada 26 Desember 2012, Gubernur Bali memberikan izin reklamasi kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI) di kawasan perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung seluas 838 hektar melalui SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa.

Terdapat penerbitan SK nomor 1727/01-B/HK/2013 menuai polemik rencana reklamasi. Ini merupakan revisi dari SK Nomor 2138/02-C/HK/2012, tapi tetap memberi hak kepada PT. TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa Bali.

Selain karena proses penerbitan izinnya secara diam-diam dan manipulatif, penerbitan izin tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 45 Thn 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita dimana termasuk kawasan konservasi.

Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden, SBY mengeluarkan Perpres No 51 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Thn 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita yang mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum.

Demi rencana reklamasi Teluk Benoa, Pemerintah dan investor selama ini menyebarkan isu di Teluk Benoa terjadi pendangkalan dan sedimentasi.

Namun, solusi yang ditawarkan investor justru kontradiktif, jika Teluk Benoa terjadi pendangkalan maka yang perlu dilakukan adalah pengerukan, bukan reklamasi.

Reklamasi ini rencananya akan mendatangkan 40 juta meter kubik material baru dari luar Teluk Benoa yang justru menyebabkan pendangkalan permanen di Teluk Benoa.

Menurut Komnas HAM, proyek pengurukan laut pada reklamasi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, bukan mesejahterakan warga.

Sementara itu, Universitas Udayana (UNUD) telah memberikan keterangan resmi melalui media massa bahwa hasil studi kelayakan atas rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI dinyatakan tidak layak.

Ketidaklayakan tersebut berdasakan penelitian dan kajian dari 4 aspek yaitu: aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi finansial.

Reklamasi Telak Benoa Sarat Bisnis

Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (For BALI) I Wayan Gendo Suardana mengatakan, proyek reklamasi Teluk Benoa sarat kepentingan bisnis.

Menurutnya reklamasi ini akan membangun pulau-pulau baru yang di atasnya dibangun proyek properti.

“Teluk Benoa itu kawasan wisata strategis. Bandara, pelabuhan dan jalan tol sudah ada. Investor akan bangun properti di sana dan untung besar, tanpa iklan pasti pengunjung datang,” kata Gendo.

Gendo menuturkan, proyek reklamasi telihat dari tol yang mengubungkan antara bandara dan pelabuhan. Di beberapa titik tol itu sudah terdapat sayap di bagian kanan dan kiri.

“Kami pernah hitung-hitungan, mereka minimal dapat untung Rp120 triliun untuk sekali proyek. Sehabis bangun akan mereka jual. Modal mereka hanya Rp 30 triliun,” kata Gendo.

Total luas Teluk Benoa mencapai 1.400 hektare. Separuhnya diperkirakan bakal lenyap dan akan menjadi daratan.

Menurutnya, dengan tambahan wilayah seluas itu, keuntungan yang akan didapat investor sangat menggiurkan.

Penolakan terus datang terhadap rencana reklamasi ini, sekitar 39 desa adat yang menolak proyek reklamasi.

“Total desa adat di Bali kurang lebih 1.000, sepanjang sejarah baru kali ini ada desa adat yang menolak reklamasi. Sebelumnya tidak pernah ada,” kata Gendo.(Lilik)

 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita