Berjuang Merebut Hak Bali "Hilangkan Tindak Opresif Terhadap Pejuang Desa!"

INDONESIASATU.CO.ID:

DENPASAR- Penangkapan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Polda Bali atas prajuru desa adat yang sedang melakukan kegiatan pungutan adat di desanya, merupakan tindakan aparat yang opresif.

Kegiatan pungutan adat itu mungkin memang menyalahi ketentuan dan aturan yang ada, meski itupun harus dibuktikan melalui proses hukum, khususnya terkait dengan keberadaan Perpres No. 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli, tapi yang perlu mendapat perhatian publik, mereka semestinya tidak diperlakukan atau ditangani seperti layaknya "preman", maling ataupun koruptor.

Apa yang mereka lakukan bukan untuk memperkaya diri sendiri, namun lahir dari sebuah kesepakatan oleh para "stakeholder"/anggota masyarakat di desa dalam rangka mencari sumber pembiayaan pembangunan desa, akibat dari ketidakmampuan pemerintah mencukupi anggaran tersebut.

Kondisi ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan bukan menutup kemungkinan kegiatan ataupun kesepakatan itu telah diketahui oleh aparat penegak hukum sejak dulu.

Seyogyanya dosa sistemik pemerintah itu jangan hanya dibebankan kepada rakyat kecil yang berbekal cita cita membangun desanya. Dosa itu harus dipikul pemerintah, karena semua itu muncul akibat ketidaksanggupan pemerintah bersama pemda mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan, khususnya anggaran pelestarian budaya ditengah gemerlap pariwisata yang sukses menjual budaya dan kearifan lokal yang mereka miliki.

Dalam hal ini Pancasila sebagai “The way of life” atau sumber dari segala sumber hukum kita, seharusnya dapat mengilhami serta menginspirasi persoalan ini. Dengan melakukan penanganan yang lebih mengedepankan semangat permufakatan dan azas kekeluargaan serta gotong royong, demi sebuah suksesnya upaya penegakan hukum yang cerdas dan berkeadilan, ditengah jeritan serta beban ekonomi rakyat.

Pendekatan dan sentuhan seperti itulah diharapkan oleh para pendiri bangsa dilakukan oleh para pemimpin rakyat, dan itu akan membedakan dengan aturan yang sengaja dibuat kontradiktif dengan aspirasi ataupun dinamika yang ada di masyarakat, dengan penanganan yang opresif seperti yang pernah dilakukan oleh rezim penjajah di negeri ini.

Pemimpin di Bali tidak boleh cuci tangan dengan dalih akan menyiapkan aturannya dikemudian hari. Situasi ini menuntut pemimpin harus senantiasa berdiri tegak di depan rakyat, dengan tidak membiarkan mereka menanggung dosa sistemik itu, dengan melepaskan mereka teraniaya oleh aturan yang ada.

Aparat penegak hukum jangan ditempatkan sebagai lembaga penuntut rakyat semata, tapi harus dijiwai sebagai lembaga pengayom dan penuntun rakyat. Perpres No 87 Thn. 2016 tentang Saber Pungli yang dibuat dengan semangat mengatasi distorsi didalam sistim birokrasi yang ada, jangan membuat aparat penegak hukum gagal paham atau kebablasan memahami semangat itu.

Tindakan sapu bersih pungutan liar ini diharapkan dapat membersihkan penghambat yang ada pada dunia pendidikan, kesehatan, kelautan, kehutanan, kepolisian dan sebagainya, dari semua anasir buruknya. Perseteruan dan kriminalisasi masyarakat adat di Bali semakin menunjukan betapa dibutuhkannya undang-undang terkhusus guna dapat melindungi masyarakat adat. Harus dipahami jalan untuk melawan radikalisme hanya dapat dilakukan dengan tidak membiarkan adat dan budaya bangsa yang majemuk ini tergerus oleh zaman, dan itu hanya dapat berlangsung ketika pemerintah dan masyarakat adat mampu membangun komunikasi yang konstruktif. (Sumerta, 14 November 2018 Nyoman Dhamantra).

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita